CLIENT BRIEF
16 November 2026
UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (“UU 27/2026”) diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 313).
UU ini mencabut UU 13/2003 secara keseluruhan serta Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam Lampiran UU 6/2023 (Pasal 311).
Client Brief ini secara khusus membahas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang diatur dalam Pasal 80 s.d. 91 serta pasal-pasal terkait.
Poin utama
- Durasi lebih ketat: maksimal 2 tahun + 2 kali perpanjangan @ maksimal 1 tahun (total maksimal 4 tahun). Sebelumnya, diperbolehkan hingga 5 tahun (dikukuhkan melalui Putusan MK 168/PUU-XXI/2023).
- Pelanggaran syarat PKWT berujung pada PKWTT “demi hukum” (tidak tertulis, atau dibuat untuk pekerjaan yang tidak memenuhi Pasal 87).
- Kewajiban administratif naik ke level UU: pencatatan dan uang kompensasi kini diatur langsung dalam UU. Sanksi administratif ditegaskan untuk uang kompensasi dan pelanggaran bahasa, sedangkan pemberitahuan perpanjangan 7 hari menjadi kewajiban tegas dalam Pasal 82(3).
- Peraturan Pemerintah pelaksana wajib diterbitkan paling lambat 28 Oktober 2027 (Pasal 312). Sementara itu, peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310).
Ketentuan PKWT
|
Aspek |
Ketentuan |
Pasal |
|
Jenis pekerjaan |
Hanya untuk pekerjaan yang menurut sifatnya selesai dalam waktu tertentu: sekali selesai/sementara; diperkirakan selesai maksimal 2 tahun; musiman; produk/kegiatan baru atau masih percobaan; tidak tetap. Dilarang untuk pekerjaan tetap. |
87(1) s.d. (2) |
|
Durasi dan perpanjangan |
Maksimal 2 tahun, diperpanjang paling banyak 2 kali @ maksimal 1 tahun. Pemberitahuan tertulis rencana perpanjangan paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir. |
82 |
|
Bentuk, bahasa, percobaan |
Wajib tertulis, berbahasa Indonesia dan berhuruf latin (versi Indonesia yang berlaku jika bilingual; pelanggaran bahasa dikenai peringatan tertulis/denda administratif). Tidak tertulis: demi hukum PKWTT. Masa percobaan dilarang dan batal demi hukum. Masa kerja tetap dihitung. |
83 s.d. 86 |
|
Pencatatan |
Dicatatkan kepada Pemerintah Pusat/Daerah paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani. Dapat diakses pekerja dan pengawas ketenagakerjaan. |
87(3) & (4) |
|
Uang kompensasi |
Wajib dibayar saat PKWT berakhir karena salah satu alasan di Pasal 81(1) (termasuk berakhirnya jangka waktu dan selesainya pekerjaan), sesuai masa kerja. Sanksi: peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian/seluruh kegiatan usaha. Besaran diatur dalam PP. |
88 s.d. 89 |
|
Pengakhiran dini |
Pihak yang mengakhiri sebelum jangka waktu berakhir wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai berakhirnya PKWT. |
90 |
|
Pelanggaran syarat |
Demi hukum menjadi PKWTT. Pekerja dapat memohon pengesahan nota pemeriksaan pengawas ke pengadilan negeri setelah bipartit gagal dan pengawas memeriksa. |
87(5) s.d. (6) |
|
Alih daya |
PKWT wajib memuat pengalihan pelindungan hak jika vendor berganti. Masa kerja pada vendor sebelumnya dihitung kumulatif untuk batas Pasal 82(2) jika objek pekerjaan sama. |
99(3) & (4) |
|
PHK |
Berakhirnya PKWT sesuai perjanjian tidak memerlukan perundingan bipartit. |
229 |
Perbandingan dengan ketentuan lama
|
Aspek |
Sebelumnya (UU 13/2003 jo. UU 6/2023, PP 35/2021) |
UU 27/2026 |
|
Sumber pengaturan |
UU 13/2003 (diubah UU 6/2023), dengan rincian PKWT di PP 35/2021. |
Diatur langsung di UU (Pasal 80–91). UU 13/2003 dicabut seluruhnya. PP baru menyusul. |
|
Durasi |
Maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan (PP 35/2021 Pasal 8), dikukuhkan Putusan MK 168/PUU-XXI/2023. UU 13/2003: 2 tahun + 1 kali perpanjangan 1 tahun (Pasal 59(4)). |
Maksimal 2 tahun + 2 kali perpanjangan @ maksimal 1 tahun, maksimal total 4 tahun (Pasal 82(2)). |
|
Pekerjaan “tidak terlalu lama” |
Maksimal 5 tahun (PP 35/2021 Pasal 6). |
Maksimal 2 tahun (Pasal 87(1) huruf b). |
|
Pencatatan |
Daring paling lama 3 hari kerja. Jika sistem daring belum tersedia, 7 hari kerja ke dinas (PP 35/2021 Pasal 14). |
3 hari kerja ke Pemerintah Pusat/Daerah. PKWT tercatat dapat diakses pekerja dan pengawas (Pasal 87(3)-(4)). |
|
Uang kompensasi dan sanksi |
Kompensasi diatur PP 35/2021 Pasal 15-16 (mis. 1 bulan upah untuk 12 bulan kerja). Pelanggar dikenai sanksi administratif (Pasal 61). |
Kewajiban kompensasi naik ke UU (Pasal 88). Sanksi: peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 89). Besaran diatur PP. |
|
Masa percobaan |
Sudah dilarang (PP 35/2021 Pasal 12). |
Tetap dilarang, kini di tingkat UU (Pasal 86). |
Hal yang belum jelas
- Tidak ada ketentuan peralihan khusus PKWT (Pasal 300 s.d. 306). Belum jelas apakah PKWT yang berjalan melewati 4 tahun harus dikonversi dan apakah masa kerja sebelum 28 Oktober 2026 dihitung. Pendekatan konservatif: masa kerja berjalan ikut dihitung.
- Mekanisme pencatatan dan besaran uang kompensasi masih menunggu PP (Pasal 87(7), 88(3)). Pasal 87(3) sendiri tidak mengatur sanksi tersendiri.
- Pekerjaan “tidak tetap” (Pasal 87(1) huruf e) berpotensi ditafsirkan secara luas dan beririsan dengan larangan terhadap pekerjaan tetap.
- Cakupan uang kompensasi. Pasal 88(1) mengaitkan kewajiban ini dengan semua alasan berakhirnya PKWT di Pasal 81(1), bukan hanya berakhirnya jangka waktu. Batas cakupannya, misalnya untuk pengakhiran melalui perjanjian bersama, menunggu PP.
Langkah yang kami sarankan
- Audit PKWT berjalan: tanggal mulai, perpanjangan, dan masa kerja kumulatif; prioritaskan yang sudah di atas 3 tahun.
- Klasifikasikan pekerjaan per Pasal 87(1); alihkan pekerjaan yang sebenarnya bersifat tetap ke PKWTT.
- Perbarui template dan kalender kepatuhan: tanpa masa percobaan, berbahasa Indonesia, pemberitahuan perpanjangan 7 hari, pencatatan 3 hari kerja, kompensasi saat berakhir, dan hindari pengakhiran dini.
Selengkapnya dapat diunduh di sini: