Miko Ginting adalah seorang ahli di bidang hukum dan kebijakan dengan perspektif unik dan holistik terhadap sistem hukum dan peradilan Indonesia. Berbekal pengalaman dalam riset dan advokasi pembaruan peradilan, melakukan pelatihan dan pengajaran mencakup berbagai tema hukum, menjadi penasihat untuk mitra pembangunan internasional, serta menjalankan tugas sebagai juru bicara untuk suatu komisi negara yang diatur dalam Konstitusi, Miko telah membangun pemahaman bagaimana kinerja hukum dapat diperkuat – baik untuk individu, institusi maupun korporasi. Ia juga berpegang teguh pada pentingnya menjalankan komunikasi strategis untuk suatu kasus hukum atau persoalan kebijakan publik.
Jaringan kerja Miko melampaui komunitas hukum tradisional – menjangkau media massa, akademia, pemerintah, legislatif, organisasi yang bergerak di sektor reformasi hukum, serta mitra pembangunan. Ia telah mendapat pengakuan terhadap keahliannya dengan secara rutin diundang sebagai narasumber untuk berbagai seminar (baik nasional dan internasional), lokakarya, serta media massa, televisi, dan radio. Pada 2019, ia juga diundang sebagai ahli oleh Tim Kepresidenan untuk menyusun Program Reformasi Hukum Presiden.
Miko lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Ia kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Arts dari the International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Basque, Spanyol. Ia merupakan advokat yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan dapat mewakili klien di muka pengadilan di seluruh Indonesia. Ia juga merupakan kuasa hukum yang memiliki lisensi Certified Customs Advisors (CCA) dan Certified Tax Legal Consultant (CTLC) dimana ia dapat mendampingi klien dalam sengketa pajak maupun kepabeanan dan cukai di Pengadilan Pajak.
Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Ia menjadi Anggota Dewan Pengawas pada Yayasan Humanis mulai dari Januari 2025. Ia adalah Ketua Harian Yayasan Pengembangan Budaya Karo Simalem (Karo Foundation) sejak 2024. Ia juga adalah Ketua Dewan Pengawas Yayasan Cipta Garis Temurun sejak 2025.
Ia juga merupakan konsultan independen yang pernah menjadi advisor untuk Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (2021-2023). Ia juga saat ini menjadi Board of Editor di Journal of Financial Sector Law & Policy (JFSLP), sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan – HKHSK.
Pada 2021 sampai dengan akhir 2023, ia mengemban tugas sebagai Juru Bicara di Komisi Yudisial Republik Indonesia.